Kisah nyata

24/04/2026

Masih jadi pertanyaan media, sudah 44 hari kasus ini belum juga ada titik terang nya.

BINJAI – Harapan keluarga korban kekerasan seksual di bawah umur untuk mendapatkan keadilan kini berubah menjadi kecemasan yang mendalam...

23/04/2026

Lebih 30 Hari Tanpa Kepastian: Kasus Predator Anak Berpisau di Binjai Mengendap di Meja Polisi

BINJAI – Harapan keluarga korban kekerasan seksual di bawah umur untuk mendapatkan keadilan kini berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Sudah lebih dari 30 hari sejak laporan resmi dilayangkan ke Polres Binjai TANGGAL 10 MARET 2026, dengan nomor LP/B/146/III/2026/SPKT/POLRES BINJAI/ POLDA SUMUT/2026. Namun hingga saat ini pelaku yang dikenal sadis dan menggunakan ancaman senjata tajam tersebut masih bebas berkeliaran. Sudah 2 korban yang saat ini masih di ketahui, tetapi belum ada tindakan apapun dari pihak kepolisian khusus nya bidang PPA.

Kronologi Singkat: Trauma di Bawah Ancaman Pisau

Peristiwa memilukan ini menimpa seorang anak di bawah umur yang menjadi korban predator seksual. Tak hanya melakukan pelecehan, pelaku juga dilaporkan menggunakan sebilah pisau untuk mengancam korban agar tetap bungkam.

Ancaman fisik ini tidak hanya meninggalkan luka psikis yang mendalam bagi korban, tetapi juga menciptakan ketakutan luar biasa bagi pihak keluarga. Mereka khawatir pelaku akan kembali beraksi atau melakukan intimidasi lebih lanjut karena statusnya yang belum ditahan. Menurut keterangan orang tua korban kepada media, pelaku tersebut DIDUGA anak di bawah umur.

Laporan Tertahan, Keadilan Bungkam

Keluarga korban mengaku telah menempuh jalur hukum secara resmi. Namun, genap satu bulan berlalu, proses penyelidikan seolah berjalan di tempat. Belum ada tanda-tanda penangkapan maupun penetapan tersangka yang signifikan dari pihak Satreskrim Polres Binjai.

"Kami hanya ingin keadilan. Anak kami trauma, dan pelaku masih di luar sana seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa sudah sebulan lebih belum ada tindakan tegas?" ujar salah satu kerabat korban yang enggan disebutkan identitasnya demi keamanan.

Sorotan Terhadap Kinerja Polres Binjai

Lambatnya penanganan kasus ini memicu kritik dari berbagai praktisi hukum dan aktivis perlindungan anak di Sumatera Utara. Kasus kekerasan seksual pada anak seharusnya menjadi prioritas utama (Extraordinary Crime), apalagi disertai dengan ancaman senjata tajam yang membahayakan nyawa.

Beberapa poin yang menjadi sorotan publik antara lain:

Keamanan Korban: Tanpa penahanan pelaku, korban berada dalam risiko intimidasi berulang.

Transparansi Penyidikan: Minimnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima keluarga.

Urgensi UU TPKS: Ketidaksigapan aparat dinilai tidak sejalan dengan semangat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menuntut penanganan cepat dan berpihak pada korban.

Menunggu Ketegasan Kapolres

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Kapolres Binjai untuk mengevaluasi kinerja jajarannya dalam menangani kasus ini. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Binjai dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Sampai berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada KBO Polres Binjai terkait kendala yang menyebabkan kasus ini terkesan mengendap selama lebih dari satu bulan, jumat tanggal 17 april 2026, pihak redaksi sudah mendatangi polres binjai untuk mengkonfirmasi penanganan kasus tersebut, penyidik tidak ada di tempat karena ada rapat, kemudian bertemu dengan KBO nya, dan beliau mengatakan hari senin tanggal 20 april akan kita proses gelar perkara nya, tapi sampai rabu 22 april 2026 kami menunggu kabar dari penyidik dan KBO, itu juga tidak relevan, KBO tersebut menelpon redaksi dan mengatakan penyidik sedang di panggil ke propam. Kami konfirmasi ulang lagi, kata juper PPA kepada pelapor, nanti hari jumat kita panggil pelaku/terlapor ujar nya. Dan ini lah perlunya perhatian KHUSUS untuk kinerja POLRES BINJAI/POLDA SUMUT. Kami menunggu bagaimana pak KAPOLRES BINJAI MENYIKAPI HAL INI.

23/04/2026

Lebih 30 Hari Tanpa Kepastian: Kasus Predator Anak Berpisau di Binjai Mengendap di Meja Polisi

BINJAI – Harapan keluarga korban kekerasan seksual di bawah umur untuk mendapatkan keadilan kini berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Sudah lebih dari 30 hari sejak laporan resmi dilayangkan ke Polres Binjai TANGGAL 10 MARET 2026, dengan nomor LP/B/146/III/2026/SPKT/POLRES BINJAI/ POLDA SUMUT/2026. Namun hingga saat ini pelaku yang dikenal sadis dan menggunakan ancaman senjata tajam tersebut masih bebas berkeliaran. Sudah 2 korban yang saat ini masih di ketahui, tetapi belum ada tindakan apapun dari pihak kepolisian khusus nya bidang PPA.

Kronologi Singkat: Trauma di Bawah Ancaman Pisau

Peristiwa memilukan ini menimpa seorang anak di bawah umur yang menjadi korban predator seksual. Tak hanya melakukan pelecehan, pelaku juga dilaporkan menggunakan sebilah pisau untuk mengancam korban agar tetap bungkam.

Ancaman fisik ini tidak hanya meninggalkan luka psikis yang mendalam bagi korban, tetapi juga menciptakan ketakutan luar biasa bagi pihak keluarga. Mereka khawatir pelaku akan kembali beraksi atau melakukan intimidasi lebih lanjut karena statusnya yang belum ditahan. Menurut keterangan orang tua korban kepada media, pelaku tersebut DIDUGA anak di bawah umur.

Laporan Tertahan, Keadilan Bungkam

Keluarga korban mengaku telah menempuh jalur hukum secara resmi. Namun, genap satu bulan berlalu, proses penyelidikan seolah berjalan di tempat. Belum ada tanda-tanda penangkapan maupun penetapan tersangka yang signifikan dari pihak Satreskrim Polres Binjai.

"Kami hanya ingin keadilan. Anak kami trauma, dan pelaku masih di luar sana seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa sudah sebulan lebih belum ada tindakan tegas?" ujar salah satu kerabat korban yang enggan disebutkan identitasnya demi keamanan.

Sorotan Terhadap Kinerja Polres Binjai

Lambatnya penanganan kasus ini memicu kritik dari berbagai praktisi hukum dan aktivis perlindungan anak di Sumatera Utara. Kasus kekerasan seksual pada anak seharusnya menjadi prioritas utama (Extraordinary Crime), apalagi disertai dengan ancaman senjata tajam yang membahayakan nyawa.

Beberapa poin yang menjadi sorotan publik antara lain:

Keamanan Korban: Tanpa penahanan pelaku, korban berada dalam risiko intimidasi berulang.

Transparansi Penyidikan: Minimnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima keluarga.

Urgensi UU TPKS: Ketidaksigapan aparat dinilai tidak sejalan dengan semangat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menuntut penanganan cepat dan berpihak pada korban.

Menunggu Ketegasan Kapolres

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Kapolres Binjai untuk mengevaluasi kinerja jajarannya dalam menangani kasus ini. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Binjai dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Sampai berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada KBO Polres Binjai terkait kendala yang menyebabkan kasus ini terkesan mengendap selama lebih dari satu bulan, jumat tanggal 17 april 2026, pihak redaksi sudah mendatangi polres binjai untuk mengkonfirmasi penanganan kasus tersebut, penyidik tidak ada di tempat karena ada rapat, kemudian bertemu dengan KBO nya, dan beliau mengatakan hari senin tanggal 20 april akan kita proses gelar perkara nya, tapi sampai rabu 22 april 2026 kami menunggu kabar dari penyidik dan KBO, itu juga tidak relevan, KBO tersebut menelpon redaksi dan mengatakan penyidik sedang di panggil ke propam. Kami konfirmasi ulang lagi, kata juper PPA kepada pelapor, nanti hari jumat kita panggil pelaku/terlapor ujar nya. Dan ini lah perlunya perhatian KHUSUS untuk kinerja POLRES BINJAI/POLDA SUMUT. Kami menunggu bagaimana pak KAPOLRES BINJAI MENYIKAPI HAL INI.




Sumber : Sumutnews86.blogspot.com

22/04/2026

Sebenarnya apa sih kinerja polres binjai sampai ,lebih dari 30 hari kasus ini belum ada titik terang nya ?



Polres Binjai News Kediaman Kapolres Binjai

Kekerasan seksual terhadap anak di polres binjai

22/04/2026

Jangan biarkan kasus ini sampai berlarut. Terlalu lama pak Kapolres Binjai

https://sumutnews86.blogspot.com/2026/04/blog-post.html?m=1

22/04/2026

Polres binjai kenapa 30 hari lebih tidak ada juga tindakan tegas ? Apa kah yang jadi kendala di polres binjai terlebih kasus yang harus mendapat perhatian KHUSUS .

https://sumutnews86.blogspot.com/2026/04/blog-post.html?m=1

12/12/2025

Media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah video yang diklaim menunjukkan sebelas negara mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Aceh dan Sumatera Utara.

Video itu tersebar di TikTok dengan daftar negara donatur lengkap, seperti Iran, Palestina, Malaysia, Jepang, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Korea Utara, dan Turki, disertai narasi bahagia: “Alhamdulilah bantuan mulai berdatangan.”

VIDEO berisi klaim bahwa sebelas negara mengirim bantuan untuk bencana Sumatera beredar di TikTok [arsip] pada 5 Desember 2025. Unggahan itu menampilkan pendaratan pesawat dari berbagai negara dan aktivitas relawan yang tengah memproses logistik. Video tersebut mencantumkan daftar sebelas negara donatur, meliputi Iran, Palestina, Malaysia, Jepang, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Korea Utara, dan Turki. "Alhamdulilah bantuan mulai berdatangan," tulis pengunggah dalam keterangan video. Namun, benarkah video itu menunjukkan pengiriman bantuan dari 11 negara untuk korban bencana Aceh?

Namun, benarkah video itu benar-benar menunjukkan realisasi bantuan dari sebelas negara?

Hasil cek fakta justru menunjukkan bahwa klaim tersebut menyesatkan dan tidak berdasar. Turn Back Hoax

Hasil Verifikasi dan Temuan Fakta

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID dan Tempo melakukan beberapa langkah verifikasi, termasuk:

pencarian gambar terbalik (reverse image),
pemeriksaan visual per adegan,
hingga analisis dengan alat deteksi konten buatan AI.
Hasilnya:

Video tersebut merupakan produk rekayasa visual dan dugaan konten buatan AI, bukan rekaman nyata proses bantuan dari sejumlah negara. Turn Back Hoax
Banyak anomali visual di dalam video — seperti proporsi tubuh yang tidak natural dan gambar orang yang tampak seperti area hitam — yang merupakan ciri konten manipulatif. Turn Back Hoax
Beberapa klaim bantuan negara dalam video bahkan salah identifikasi, misalnya penggunaan logo atau pesawat yang bukan milik negara yang disebut. Turn Back Hoax

12/12/2025

Sebuah video pernikahan yang digelar di bawah air terjun Curug Dayang Sumbi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, viral di TikTok. Video yang diunggah akun .wedding15 itu telah ditonton jutaan kali dan memicu beragam reaksi dari warganet.

Dalam video tersebut terlihat momen akad nikah pasangan pengantin yang mengenakan busana serba putih, begitu juga seluruh keluarga yang hadir. Dekorasi pernikahan pun dibuat tepat di bawah derasnya air terjun, menciptakan suasana sakral sekaligus ekstrem.

Meski tampak indah dan unik, tak sedikit warganet yang khawatir dengan risiko pelaksanaan akad nikah di lokasi tersebut. Apalagi memasuki akhir tahun, wilayah Jawa Barat telah memasuki musim penghujan yang rawan perubahan debit air.
Yang lebih mengejutkan, usai akad, pasangan pengantin langsung mencoba wahana canyoning di curug tersebut. Mereka tampak menikmati aktivitas itu meski masih mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan siger Sunda

12/12/2025

Baru baru ini viral dua konten kreator, Aleh dan Mila, mengaku mengalami pelayanan yang kurang baik saat berbelanja kebutuhan alat dapur untuk korban banjir di Toko Wiego Marelan, Medan.

11/12/2025

DPR Soroti Upaya Kemkomdigi Berantas Judi Online, Sistem Pemblokiran Dinilai Makin Efektif.

Efektivitas Kemkomdigi tidak hanya pada pemutusan akses di hulu, tetapi juga pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama dengan PPATK.

Kinerja tegas pemerintah dalam menjaga ruang digital mendapat apresiasi dari anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

DPR menilai langkah Kemkomdigi dalam menangani lebih dari 3,3 juta konten negatif, termasuk mayoritas konten judi online serta penanganan ribuan isu hoaks menjadi bukti keseriusan pemerintah menjaga ruang digital tetap aman.

Kemkomdigi Sebut Facebook Jadi Tempat Terbanyak Persebaran Konten Negatif di Medsos
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri, yang menilai pemberantasan judi online menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi teknologi maupun kolaborasi lintas lembaga.

“Kami dari Fraksi PAN ingin memberikan apresiasi atas kinerja bu Menteri. Terakhir bulan lalu berhasil memblokir 2,4 juta situs dan juga konten judi online. Dan tentu dari hasil yang sangat besar tersebut memperlihatkan bahwa Komdigi sekarang memiliki sistem crawling dan sister take down yang lebih responsif dan juga efektif,” ujar Farah di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Farah menambahkan bahwa efektivitas Kemkomdigi tidak hanya pada pemutusan akses di hulu, tetapi juga pemutusan aliran dana di hilir melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Oleh karena itu, kami memberikan dua jempol kepada ibu Menteri atas kinerja dan juga kolaborasinya dengan PPATK. Ini betul-betul menunjukkan keseriusan Komdigi karena ini tidak hanya memutus akses di hulu tapi juga bukti nyata dalam memutus aliran dana di hilir,” katanya

11/12/2025

Anggota DPR Sindir Donasi Relawan Banjir Sumatra: Cuma Nyumbang Rp 10 Miliar Viral, Negara Sudah Triliunan.

Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatra.

"Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu," kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR

"Politikus Gerindra ini menegaskan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

"Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," ungkap Endipat.

"Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat," lanjut dia.

Endipat juga menyinggung relawan yang menyumbang donasi sebesar Rp 10 miliar tapi viral. Padahal, menurut dia, pemerintah sudah memberikan triliunan namun tak dianggap bekerja.

Diketahui, aksi content creator Ferry Irwandi bersama tim NGO dan relawan yang berhasil menggalang dana Rp10,3 miliar dalam 24 jam menjadi viral di media sosial. Kehadiran mereka di wilayah terdampak bencana juga banyak dibagikan di berbagai platform.

"Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadil sejak awal di dalam penanggulangan bencana," tutur dia.

Sebagai bukti, Endipat membeberkan saat pertama bencana Sumatra terjadi, TNI AU sudah hadir.

"Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan," kata dia.